GIANYAR – ortibali.id, Bupati Gianyar I Made Mahayastra melantik sebanyak 175 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar, Kamis (27/8/2026). Pelantikan berlangsung di Taman Maheswara, halaman belakang Kantor Bupati Gianyar.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penyegaran sekaligus penguatan birokrasi Pemkab Gianyar dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah. Kepada pejabat yang baru menerima amanah, Mahayastra menekankan pentingnya disiplin, profesionalitas, integritas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam arahannya, Mahayastra secara khusus mengingatkan para pejabat agar tidak menjalankan perintah yang bertentangan dengan hukum. Ia meminta setiap aparatur bekerja berdasarkan tugas, fungsi dan aturan yang berlaku.
“Jangan pernah menerima perintah yang melanggar hukum, karena siapapun tidak mau bertanggung jawab. Lakukanlah pekerjaan sesuai tugas dan aturan yang ada. Jangan melanggar,” tegas Mahayastra.
Menurutnya, pejabat di lingkungan pemerintahan merupakan salah satu ujung tombak dalam memastikan berbagai program pembangunan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Karena itu, kebijakan pimpinan harus mampu diterjemahkan ke dalam pekerjaan yang detail, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mahayastra menyebut berbagai capaian pembangunan di Kabupaten Gianyar tidak terlepas dari dukungan birokrasi. Program yang telah dirancang dengan baik, menurutnya, tidak akan berjalan maksimal apabila tidak diikuti pelaksanaan yang disiplin di tingkat perangkat daerah.
“Seberapa bagus pun program Bupati kalau birokrasi tidak detail dalam melaksanakannya, itu tidak akan bisa berjalan. Saudara sebenarnya adalah ujung tombak pembangunan Gianyar,” ujarnya.
Ia kemudian meminta seluruh perangkat daerah memperkuat mekanisme kerja dan memiliki kertas kerja yang jelas. Setiap pekerjaan harus dapat dipantau perkembangannya, mulai dari pekerjaan yang telah diselesaikan, kegiatan yang mengalami keterlambatan, hingga pejabat atau bagian yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindak lanjut.
Budaya kerja birokrasi, kata Mahayastra, harus diarahkan pada penyelesaian pekerjaan. Setiap arahan pimpinan harus diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan serta APBD.
Selain disiplin kerja, koordinasi antarjenjang juga menjadi perhatian. Mahayastra meminta setiap pejabat tidak mengambil keputusan sendiri ketika menghadapi persoalan yang belum jelas atau membutuhkan penafsiran lebih lanjut.
“Kalau saudara jadi kasi, koordinasi dengan kabid. Kalau jadi kabid, dengan kepala dinas. Kalau kepala dinas juga belum mengerti, koordinasikan dengan asisten, dan terakhir sampai di meja saya,” katanya.
Jabatan Bukan Jalan Mencari Penghasilan Tambahan
Dalam kesempatan tersebut, Mahayastra juga mengingatkan para pejabat agar tidak menjadikan jabatan sebagai sarana untuk mencari penghasilan di luar hak yang telah ditetapkan secara resmi.
Ia meminta seluruh pejabat memegang teguh integritas dan menghindari praktik-praktik yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat maupun institusi pemerintahan.
“Jangan pernah berpikir ada sumber lain selain gaji dan TPP,” tandasnya.
Mahayastra juga meminta pejabat yang mendapat penempatan maupun tugas baru untuk menerima amanah tersebut dengan penuh keyakinan dan semangat pengabdian. Ia menegaskan bahwa proses mutasi dan penempatan pejabat dilakukan dengan pertimbangan profesional.
“Semoga ini menjadi pilihan terbaik,” harapnya.
Ia berharap 175 pejabat yang dilantik dapat segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, sekaligus memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah.
Para pejabat juga diharapkan mampu bekerja secara profesional, menjaga integritas, membangun koordinasi yang efektif dan memastikan setiap program pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.
Sejumlah Pejabat yang Dilantik
Dari 175 pejabat yang dilantik, sejumlah nama mendapat penempatan pada jabatan strategis di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar.
Di antaranya, Kadeck Wira Kesuma Negara dipercaya sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Setda Gianyar. Kemudian I Kadek Arnata sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Gianyar.
Selanjutnya, I Made Darma Darsitha menjabat Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, I Wayan Prayana sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, I Wayan Sumerta sebagai Kepala Bagian Umum, serta Made Sukania Dwiyani Prajnya Paramita sebagai Kepala Bagian Organisasi.
Dengan pelantikan tersebut, Pemkab Gianyar berharap terjadi penguatan kinerja birokrasi di seluruh lini. Para pejabat yang mendapat amanah baru dituntut tidak hanya memahami tugas dan kewenangannya, tetapi juga mampu bekerja dengan disiplin, transparan dan berorientasi pada hasil.
Bagi Mahayastra, keberhasilan pembangunan Gianyar tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dibuat, tetapi juga oleh kemampuan birokrasi menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi pekerjaan nyata yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.sr
