GIANYAR – ortibali.id, Upaya mewujudkan demokrasi yang berkualitas tidak hanya dilakukan melalui pengawasan tahapan pemilihan, tetapi juga dengan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berangkat dari semangat tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gianyar resmi menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Gianyar, Rabu (5/8/2026).
Penandatanganan kerja sama ini menjadi langkah strategis kedua institusi dalam memperkuat edukasi publik, meningkatkan literasi digital masyarakat, sekaligus menangkal penyebaran hoaks, disinformasi, dan informasi menyesatkan yang berpotensi mengganggu kualitas demokrasi.
Ketua Bawaslu Kabupaten Gianyar, I Wayan Hartawan, menegaskan bahwa penandatanganan PKS bukan sekadar memenuhi aspek administratif antarinstansi, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk program dan aksi nyata yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola penyebaran informasi di tengah masyarakat. Di satu sisi, teknologi mempermudah akses informasi, namun di sisi lain juga membuka ruang bagi penyebaran berita bohong, provokasi, hingga manipulasi informasi yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap proses demokrasi.
"Kami berharap PKS ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi semata, tetapi benar-benar diwujudkan dalam aksi dan program bersama. Sinergi antara Bawaslu dan Diskominfo harus mampu memperkuat edukasi publik, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta menghadirkan informasi kepemiluan yang benar sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh hoaks maupun disinformasi," ujar Hartawan.
Ia menambahkan, kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem informasi yang sehat menjelang setiap tahapan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Dengan dukungan Diskominfo, penyebarluasan informasi resmi terkait kepemiluan diharapkan dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan lebih cepat.
Selain itu, koordinasi antarlembaga juga dinilai penting dalam mempercepat proses klarifikasi terhadap berbagai isu yang berkembang di ruang digital sehingga tidak berkembang menjadi informasi yang menyesatkan.
"Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, terpercaya, dan mudah diakses. Dengan demikian, ruang penyebaran hoaks dapat dipersempit, sementara kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dapat terus dijaga," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar, I Wayan Manik Suhartanta, menyatakan pihaknya siap mendukung penuh implementasi kerja sama tersebut melalui berbagai fasilitas komunikasi publik yang dimiliki Diskominfo.
Menurutnya, sinergi antarorganisasi perangkat daerah merupakan bagian penting dalam menghadirkan pelayanan informasi publik yang cepat, akurat, transparan, dan bertanggung jawab.
"Diskominfo siap mendukung Bawaslu Kabupaten Gianyar dalam pelaksanaan kerja sama ini. Apabila diperlukan sarana dan prasarana untuk publikasi, diseminasi informasi, maupun kebutuhan komunikasi publik lainnya, kami siap memfasilitasi sesuai kewenangan yang dimiliki. Harapannya, kolaborasi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Gianyar," katanya.
Melalui kerja sama ini, Bawaslu dan Diskominfo Kabupaten Gianyar berkomitmen memperkuat koordinasi dalam penyebarluasan informasi kepemiluan, edukasi kepada masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan literasi digital sebagai bagian dari strategi pencegahan pelanggaran pemilu.
Kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang lebih sehat, membangun budaya bermedia yang bertanggung jawab, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi. Dengan informasi yang valid dan mudah diakses, masyarakat diharapkan semakin kritis dalam menyaring berbagai informasi yang beredar, sehingga penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah dapat berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan berintegritas.sr
