GIANYAR – ortibali.id, Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gianyar mendapat apresiasi dari jajaran pemerintah pusat setelah dinilai berhasil menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Komjen Pol. (Purn.) Purwadi Arianto bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol. (Purn.) Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., M.M., Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, serta Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Syafrida Rachmawati Rasahan ke MPP Kabupaten Gianyar, Kamis (9/7/2026).
Kedatangan rombongan disambut langsung Bupati Gianyar I Made Mahayastra bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Gianyar. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat memastikan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah berjalan sesuai semangat reformasi birokrasi yang berdampak, sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan publik yang inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Bupati Gianyar I Made Mahayastra menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Gianyar. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Komitmen kami adalah menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, nyaman, dan terintegrasi. Masukan dari pemerintah pusat menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Mahayastra.
Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat secara langsung proses pelayanan yang berlangsung di berbagai gerai layanan. Mereka juga berdialog dengan masyarakat yang sedang mengurus administrasi, mulai dari pelayanan kependudukan hingga perizinan. Bahkan, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dan Wakil Menteri PANRB menyerahkan langsung Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada warga yang telah menyelesaikan proses pengurusannya.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menilai MPP Kabupaten Gianyar telah menjadi contoh implementasi reformasi birokrasi yang nyata di daerah. Menurutnya, keberadaan MPP mampu memangkas proses birokrasi sehingga masyarakat memperoleh pelayanan secara cepat tanpa prosedur yang berbelit.
"Inilah salah satu program prioritas Presiden, yakni memangkas birokrasi agar pelayanan tidak berbelit-belit. Saya melihat masyarakat dapat mengurus berbagai keperluan dengan cepat, mudah, bahkan tanpa biaya. MPP seperti di Gianyar layak menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Sebagai bentuk apresiasi, Dudung juga menuliskan testimoni usai meninjau seluruh fasilitas MPP Kabupaten Gianyar.
"Apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar. Semoga semangat kolaborasi, inovasi, dan pelayanan yang berorientasi pada masyarakat terus diperkuat sehingga menjadi inspirasi bagi transformasi pelayanan publik di Indonesia," tulisnya.
Apresiasi serupa disampaikan Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto. Ia menilai transformasi pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gianyar telah menghasilkan layanan yang terintegrasi dan memudahkan masyarakat memperoleh berbagai pelayanan dalam satu tempat.
Menurutnya, inovasi pelayanan perlu terus dikembangkan seiring percepatan digitalisasi pelayanan publik.
"Apresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam memperkuat transformasi pelayanan publik yang berkualitas dan terintegrasi sehingga masyarakat memperoleh kemudahan, kecepatan, dan layanan prima. Terus berinovasi dan kembangkan kreativitas menuju digitalisasi pelayanan," tulis Purwadi.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus berharap kualitas pelayanan yang telah dibangun dapat terus dipertahankan dengan menjunjung tinggi integritas dan kejujuran.
"Terbaik untuk Pelayanan Publik Kabupaten Gianyar. Jaga dan tingkatkan agar semakin baik. Integritas dan kejujuran harus menjadi pedoman utama," tulisnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar sekaligus Pengelola MPP Kabupaten Gianyar, Ni Luh Gede Eka Suary, menjelaskan bahwa MPP Gianyar saat ini menjadi pusat pelayanan terpadu yang melibatkan puluhan instansi pemerintah maupun lembaga lainnya.
Ia menyebutkan, MPP Kabupaten Gianyar menghadirkan layanan dari 14 perangkat daerah, empat BUMN dan BUMD, yakni Pos Indonesia, Taspen, Bank BPD Bali, serta Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani. Selain itu terdapat 12 instansi vertikal, di antaranya Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Polres Gianyar, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Samsat, Kantor Imigrasi hingga Balai Besar POM.
"Rata-rata MPP Kabupaten Gianyar melayani sekitar 250 pengunjung setiap hari dengan berbagai jenis layanan administrasi, perizinan, hingga pelayanan publik lainnya," jelas Eka Suary.
Untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat, MPP Gianyar juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti klinik kesehatan, ruang laktasi, playground anak, ruang baca, gerai Dekranasda untuk promosi produk UMKM lokal, hingga fasilitas ramah disabilitas berupa loket khusus, ruang tunggu, dan toilet yang telah disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas.
Menurut Eka Suary, keberhasilan MPP Gianyar tidak terlepas dari komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam membangun pelayanan publik yang profesional dan berorientasi kepada masyarakat.
"Keberhasilan ini merupakan hasil komitmen Bupati Gianyar dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, didukung integrasi dan kolaborasi berbagai instansi, standarisasi pelayanan, implementasi MPP Digital, serta pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala," pungkasnya.
Kunjungan pemerintah pusat tersebut diharapkan semakin memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam menghadirkan pelayanan publik yang modern, transparan, mudah diakses, serta mampu menjadi model pengembangan Mall Pelayanan Publik bagi daerah lain di Indonesia.sr
