GIANYAR – ortibali.id, Bupati Gianyar I Made Mahayastra menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Gianyar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Jawaban Bupati Gianyar tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gianyar di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kabupaten Gianyar, Rabu (9/9/2026).
Sejumlah isu strategis menjadi perhatian dalam jawaban yang disampaikan Mahayastra, mulai dari penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), Program Bantuan Kesehatan, beasiswa satu keluarga satu sarjana, penerimaan retribusi daerah, pembangunan infrastruktur hingga progres pembangunan kawasan GOR dan Pusat Pemerintahan (Puspem) Gianyar.
Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan terkait penonaktifan PBI JK dari Pemerintah Pusat akibat perubahan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Mahayastra menjelaskan pemerintah daerah telah melakukan langkah verifikasi terhadap peserta yang dinonaktifkan.
“Penonaktifan PBI JK pada bulan Januari 2026 telah dilakukan verifikasi melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan untuk penonaktifan PBI JK bulan Agustus 2026 telah dilakukan migrasi secara bertahap ke PBPU/BP Pemerintah Daerah,” jelas Mahayastra.
Pemkab Gianyar, lanjutnya, juga telah berkoordinasi dengan 13 Puskesmas dan dua rumah sakit di Kabupaten Gianyar. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat yang kepesertaan PBI JK-nya nonaktif agar tetap dapat memperoleh akses bantuan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan pemerintah.
Terkait Program Bantuan Kesehatan (BK), Mahayastra menegaskan program tersebut menjadi salah satu instrumen Pemkab Gianyar dalam memberikan perlindungan pembiayaan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan di luar tanggungan Jaminan Kesehatan Nasional.
Pelaksanaan Program BK dilakukan secara selektif, tepat sasaran, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Masyarakat Gianyar yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetap memperoleh pelayanan yang layak dan berkesinambungan,” ujarnya.
Beasiswa dan Satu Keluarga Satu Sarjana
Sementara itu, menjawab Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar, Mahayastra menyampaikan apresiasi atas dukungan terhadap program beasiswa bagi masyarakat Gianyar, khususnya program satu keluarga satu sarjana.
Ia memastikan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi peserta Beasiswa Gianyar telah dilakukan melalui rekening masing-masing penerima setiap semester.
Terkait adanya penurunan penerimaan dari retribusi daerah, Mahayastra menjelaskan perubahan tersebut terjadi karena adanya peralihan penganggaran.
Pada APBD Induk Tahun 2026, pendapatan tersebut sebelumnya dianggarkan pada pos Retribusi Daerah. Namun, dalam APBD Perubahan Tahun 2026 dialihkan ke pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.
Untuk belanja modal APBD Perubahan Tahun 2026, khusus jalan, jaringan dan irigasi dialokasikan anggaran sebesar Rp288,130 miliar lebih atau 5,26 persen. Sementara belanja modal untuk irigasi pertanian dialokasikan sebesar Rp10,773 miliar lebih.
Progres Pembangunan GOR Gianyar
Menjawab pandangan Fraksi Gerindra terkait pembangunan infrastruktur, Mahayastra menegaskan Pemkab Gianyar akan terus melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan kualitas konstruksi, ketepatan waktu, efisiensi anggaran serta perencanaan pengelolaan pascapembangunan.
Ia juga memaparkan perkembangan sejumlah proyek pembangunan di kawasan GOR Gianyar. Progres fisik Penataan Lahan GOR Gianyar saat ini telah mencapai 39,588 persen.
Sementara Pembangunan Sarana Penunjang GOR Gianyar telah mencapai 20,753 persen. Adapun pembangunan Gedung Utama GOR Gianyar, khusus bagian struktur, mencapai progres 28,379 persen.
Mahayastra menegaskan pembangunan Puspem Gianyar tetap mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, kualitas pekerjaan serta kepastian penyelesaian pembangunan.
UMKM hingga Pembangunan Desa Jadi Prioritas
Menanggapi Pemandangan Umum Fraksi Demokrat Bersatu, Mahayastra memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah diarahkan untuk memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di bidang ekonomi, Pemkab Gianyar terus memberikan dukungan kepada pelaku UMKM dan sektor pertanian. Dukungan tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan modal, tetapi juga pendampingan usaha, pelatihan keterampilan serta fasilitasi akses pasar melalui Gerakan UMKM Berdaya Saing yang terintegrasi.
Sektor pendidikan juga menjadi salah satu prioritas melalui pembangunan sumber daya manusia. Pemkab Gianyar melakukan peningkatan kompetensi guru bekerja sama dengan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan serta Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.
Selain itu, pemerintah juga melakukan revitalisasi bangunan pendidikan dan memberikan beasiswa pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, peserta didik inklusi, pendidikan kesetaraan hingga beasiswa S1/D4.
Di sektor kesehatan, penguatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan perluasan program kesehatan preventif terus dilakukan melalui dukungan APBD maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
Sementara di bidang infrastruktur, pemerintah daerah berkomitmen melakukan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah perdesaan dan daerah terpencil dengan tetap mengedepankan kualitas, keberlanjutan, pembangunan hijau serta ramah lingkungan.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, Mahayastra menegaskan komitmen Pemkab Gianyar terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan terus memperkuat mekanisme pengawasan internal maupun eksternal.
“Ke depan kami tetap memprioritaskan sektor-sektor strategis seperti pemberdayaan UMKM, perlindungan sosial bagi warga kurang mampu, pelestarian seni budaya, lingkungan hidup, serta percepatan reformasi birokrasi,” pungkasnya. sr
